Bogor – Pemerintah menegaskan bahwa stok LPG 3 Kg bersubsidi tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat, bahkan lebih dari cukup. Langkah penataan distribusi terus dilakukan guna memastikan subsidi tepat sasaran dan harga tetap stabil.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot Tanjung, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah pangkalan LPG di Kecamatan Babakan Madang dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Didampingi Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri serta jajaran Forkopimda, Wamen ESDM memastikan bahwa distribusi LPG 3 Kg berjalan sesuai mekanisme baru.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan penyesuaian mekanisme penjualan LPG 3 Kg bersubsidi. Jika sebelumnya masyarakat dapat membeli langsung di warung-warung eceran, kini pembelian dilakukan melalui pangkalan resmi. Langkah ini bertujuan untuk menjadikan pedagang eceran sebagai sub pangkalan resmi melalui sistem pendaftaran di aplikasi MAP (Merchant Application Pangkalan) milik Pertamina.
“Warung eceran tetap bisa berjualan, tetapi harus terdaftar sebagai sub pangkalan agar distribusi lebih terkontrol dan subsidi tepat sasaran,” ujar Yuliot Tanjung.
Menurutnya, sistem ini akan membantu memastikan ketersediaan LPG sesuai kebutuhan masyarakat serta menjaga harga tetap stabil berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Masa Transisi dan Pengawasan Ketat
Yuliot Tanjung menegaskan bahwa saat ini masih dalam masa transisi, di mana proses pendaftaran sub pangkalan terus berlangsung. Pemerintah menargetkan dalam satu minggu ke depan, sistem ini dapat berjalan normal.
“Stok sangat aman, bahkan lebih dari cukup. Kami optimis dalam waktu dekat distribusi bisa kembali stabil dan masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.
Meskipun pembatasan bagi masyarakat mampu belum diberlakukan, pengawasan distribusi akan terus diperketat untuk memastikan subsidi LPG 3 Kg hanya diterima oleh mereka yang berhak.
“Kami akan terus memantau dan melakukan evaluasi agar distribusi lebih efektif dan tidak terjadi penyimpangan,” tambahnya.
Dukungan Pemerintah Daerah
Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh kebijakan ini. Pihaknya telah melakukan pengecekan stok di agen-agen serta memberikan sosialisasi kepada UMKM dan masyarakat terkait perubahan sistem distribusi ini.
“Kami juga akan mempermudah proses perizinan bagi UMKM yang ingin menjadi sub pangkalan, sehingga mereka tetap bisa menjalankan usaha tanpa kendala,” jelasnya.
Meski sempat muncul keluhan terkait antrian di pangkalan, pemerintah memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan terus dilakukan. Diharapkan dengan adanya kebijakan baru ini, distribusi LPG 3 Kg bersubsidi menjadi lebih efektif, terkontrol, dan tepat sasaran, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
